Akademisi Desak DPR Batalkan Pencopotan Hakim MK Aswanto

SLEMAN, SMJogja.com – Sejumlah kalangan akademisi di Yogyakarta mendesak DPR untuk membatalkan pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto. Keputusan DPR memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah, dinilai cacat hukum karena menciderai prinsip dan mekanisme pemilihan hakim MK.

“Mekanisme penggantian Hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai pasal 19 dan pasal 20 ayat 2 UU MK,” kata Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) DIY Ni’matul Huda dalam konferensi pers di Gedung Fakultas Hukum UII, Kamis (6/10).

Dia melanjutkan, kewenangan DPR untuk memilih calon hakim MK bukanlah kewenangan mutlak yang tidak terikat pada asas perundang-undangan. Selain soal mekanisme pencalonan terdapat norma tentang masa jabatan yang harus dihormati dan diikuti. 

Pengangkatan Sekjen MK Guntur Hamzah menjadi Hakim MK tanpa melalui proses seleksi telah menghilangkan ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Selain itu, publik juga tidak diberi kesempatan mengakses gagasannya terkait masa depan kelembagaan MK. 

Read More

“Pengangkatan tanpa seleksi juga menutup peluang dan kemungkinan warga negara lain yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim MK. Tindakan semacam ini menciderai semangat untuk menjunjung tinggi kesamaan hak di depan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi,” urainya.

Direktur Pusham UII, Eko Riyadi menambahkan, eksistensi MK sudah diatur di dalam UUD 1945. Disebutkan bahwa MK adalah lembaga yang independen, tidak ada hubungan, dan bukan merupakan bagian dari DPR. 

Argumentasi bahwa hakim MK harus mewakili kepentingan lembaga pengusul, dalam hal ini DPR, adalah argumentasi yang keliru bahkan sesat. Tindakan itu sudah melampaui kewenangan DPR karena bertentangan dengan UU MK.

“Apa yang dilakukan DPR ini sudah melewati kewenangannya sebagai lembaga legislatif. Wajar jika publik menilai ada muatan politik yang begitu besar di balik pemberhentian Prof Aswanto,” ujarnya.

Berkaca dari permasalahan ini, para akademisi meminta agar dalam jangka panjang, masing-masing lembaga pengusul Hakim MK meliputi DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung perlu merumuskan model serta format seleksi sesuai ketentuan UU MK.

Related posts

Leave a Reply