JOGJA, SMJogja.com – Berbagai elemen di Jogja menggelar aksi di halaman DPRD DIY. Mereka menyatakan menolak sistem khilafah. Mereka menolak keras agenda para politisi, termasuk politisi yang menjual citra agama, dan kelompok kepentingan identitas tertentu.
Koordinator Simpul Jaringan Menolak Khilafah, Kus Indarto mengatakan dinamika politik Indonesia beberapa tahun terakhir selalu menggugah semangat kebersamaan dan kebangsaan. Dinamika tersebut, termasuk di dalamnya kritisisme tentu sangat dibenarkan dalam negara demokrasi seperti di Indonesia ini.
”Namun dalam beberapa kesempatan nyaris selalu membawa politik identitas sebagai komoditas utamanya. Politik identitas laten dan sistematis selalu membenturkan negara dengan agama. Misalnya antara ideologi negara dan ideologi agama,” tandas Kus.
Menurutnya hal itu merupakan kemunduran, juga berpotensi besar membuat jurang ikatan sosial masyarakat menjadi dalam dan menganga. Dengan demikian, potensi konflik sosial antarmasyarakat, masyarakat dan negara, sulit terhindarkan. Lebih dari itu, politik identitas yang menyeret agama sama sekali tidak meneguhkan kesucian agama. Agama jadi tameng untuk meraih target kekuasaan.
Menolak Keras
Kus dan teman-temannya mendesak para politisi dan semua kelompok kepentingan tertentu untuk menghentikan segala isu, agenda, dan praktik politik identitas. Ia menuding hal itu hanya bertendensi untuk meraih kekuasaan secara kotor yang berimplikasi pada retaknya ikatan kekerabatan dalam masyarakat.
”Kami menolak keras agenda para politisi dan kelompok kepentingan identitas tertentu yang akan menjadikan Indonesia sebagai ajang eksperimentasi politik. Ini tidak sesuai konstitusi dan jauh dari perkembangan zaman, kultur, dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Mereka mendesak negara untuk selalu hadir, dan secara tegas menindak secara hukum terhadap pihak yang dengan sengaja merancang, memprovokasi, menyebarkan, dan mempraktikkan isu politik identitas.
”Kita harus menegaskan, Indonesia negara modern demokratis yang menjunjung tinggi posisi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara,” imbuhnya.
Selain menggelar aksi dan berdialog, mereka juga menyerahkan petisi kepada anggota DPRD DIY Stevenus Christian Handoko. Ia mengapresiasi elemen masyarakat yang kritis dan menyuarakan aspirasi ke wakil rakyat.
