Ancaman Resesi Ekonomi, Tunda Perubahan Status BSI Jadi BUMN

Ilustrasi kantor BSI, pakar minta penundaan perubahan status menjadi BUMN / ist

JOGJA, SMJogja.com – Perubahan status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan skala prioritas. Ada hal lain yang lebih penting yakni menjaga kondisi perekonomian dari ancaman resesi sehingga lebih baik perubahan tersebut ditunda dulu.

Pakar perbankan dari FEB UGM Dr Eddy Junarsin menegaskan hal itu menanggapi desakan DPR supaya Pemerintah melakukan perubahan status BSI menjadi BUMN. Ia menilai perubahan status tersebut menuntut Pemerintah harus menganggarkan dana belasan triliun rupiah untuk menjadi pemegang saham mayoritas.

”Pemerintah hendaknya lebih fokus dalam mengantisipasi kondisi perekonomian nasional yang penuh tekanan dan ancaman dari inflasi dan resesi pasca kenaikan harga BBM,” tandas Eddy.

Dirinya mendukung BSI menjadi bank BUMN sejajar dengan sejumlah bank Himbara lainnya seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Namun demikian ia mengingatkan, kondisi keuangan negara sangat terbatas, dan masih banyak BUMN lainnya yang kesulitan keuangan. Lebih bijak perubahan status BSI menunggu longgarnya kondisi keuangan negara dan pulihnya perekonomian nasional.

Read More

”Status BSI menjadi BUMN merupakan keniscayaan namun saya ingatkan, Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa. Perhatikan banyak hal agar perubahan status itu berjalan baik,” ujarnya.

Pemulihan Ekonomi

Menurut doktor lulusan Southern Illinois University Carbondale US itu, situasi ekonomi sedang panas. Dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menjadi sebagian dari pemicu kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global.

Saat ini, tingkat inflasi di Amerika dan Eropa melonjak tinggi sehingga sebagian besar negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia sedang ”sakit”. Ini berdampak pada penurunan permintaan barang-barang asal Indonesia.

Semua negara lebih fokus memulihkan perekonomiannya masing-masing, dengan mengambil langkah-langkah guna mengamankan situasi ekonomi. Termasuk Indonesia, hendaknya lebih berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi.

”Secara de jure, sebenarnya BSI sudah menjadi milik negara setelah pemerintah memiliki satu lembar saham Dwiwarna Seri A pada Mei 2022. Begitu pula komposisi pemegang saham BSI saat ini yang dimiliki Bank Mandiri, BNI dan BRI, notabene merupakan bank Himbara yang mayoritas sahamnya dikuasai negara,” papar Eddy.

Related posts

Leave a Reply