Banyak Orang Tak Bisa Mengakses BBM, Distribusi Harus Lebih Merata

Diskusi akademik kenaikkan harga BBM di FISIPOL UGM / ist

JOGJA, SMJogja.com – Kenaikkan harga BBM bersubsidi mengundang protes keras dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Pemerintah melakukannya karena harga minyak dan gas dunia yang mengalami kenaikan akibat konflik Ukraina-Rusia. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak global menjadi dilema yang cukup berat bagi Pemerintah.

Tambah lagi persoalan distribusi yang belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Banyak daerah dan masyarakat yang tidak memiliki akses menyentuh BBM terutama di wilayah pelosok. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah di tengah kenaikkan yang terus mengakibatkan protes di sana-sini.

”Data menyebutkan SPBU di Indonesia hanya mampu menjangkau sekitar 42 persen kecamatan. Belum lagi tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, fasilitas kilang yang kurang representatif, serta minimnya upaya transformasi ke EBT. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar subsidi BBM sebenarnya untuk siapa,” ungkap Yudistira Hendra Permana PhD dari Pusat Studi Energi UGM.

Ia memaparkan hal itu dalam diskusi akademik yang bertajuk ”BBM dan Kenaikan harga BBM Bersubsdi, antara Beban APBN, Ketersediaan dan Keberlanjutan” di ruang Auditorium Mandiri, Fisipol UGM, Kamis (22/9).

Read More

Menurutnya negara harus berpikir keras tentang transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) agar ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi energi fosil dapat dialihkan. Meski begitu, Pemerintah juga perlu berpikir keras untuk mempersiapkan kecukupan dan ketersediaan kuota BBM Bersubsidi hingga akhir tahun.

Distribusi dan Akses

Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi PhD mengatakan ketersediaan energi merupakan bagian dari pelayanan negara selain pangan. Menurutnya energi menjadi barang publik yang paling esensial. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi masyarakat dapat mengakses.

”Negara bertanggung jawab atas ketersediaan energi, harus cukup, terjangkau dan dapat diakses seluruh rakyat,” tandas Wawan.

Ia menyarankan perlunya evaluasi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya menaikkan harga BBM bersubsidi sebaiknya bukan lagi dari alasan beban anggaran. Ia lebih menyoroti evaluasi secara komprehensif mengenai tata kelola. Selama ini pengambilan kebijakan didominasi pada rezim keuangan. Pemerintah harus melakukan tata kelola yang baik bukan malah menghilangkan subsidi.

Kenaikan harga BBM, lanjut Wawan, bukan persoalan besarnya beban anggaran subsidi namun harus dilihat dari perspektif tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses pada energi. Ia mengingatkan jangan sampai rakyat kesulitan mengakses ketersediaan BBM.

Related posts

Leave a Reply