Cegah Kerugian Masyarakat, Kemendag Hentikan Pelatihan PBK Ilegal

Penghentian kegiatan pelatihan perdagangan berjangka komoditas tidak berizin / ist

JOGJA, SMJogja.com – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Bali. Mereka menyelenggarakan pelatihan dan atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Pelaksana Tugas Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana menduga kegiatan itu melanggar aturan PBK. Pihaknya bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri serta Polda Bali.

”Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha Bappebti tak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Kegiatan tersebut antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Sehingga kami perlu melakukan tindakan tegas,” papar Wisnu.

Ia mengatakan, Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dan menggunakan mekanisme multi level marketing (MLM). Selain itu juga bekerja sama dengan pialang Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka. Sehingga, acara pelatihan dan pertemuan Gamara merupakan kegiatan ilegal.

Read More

Cegah Kerugian

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison menjelaskan penawaran paket-paket investasi Gamara melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran mendapat ancaman pidana lima sampai dengan sepuluh tahun, serta denda Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 20.000.000.000 berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2011.

Menurut Aldison, Bappebti memiliki wewenang sesuai Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan yang melanggar peraturan.

”Kami mengambil tindakan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PBK. Di samping itu, kami juga ingin memberi kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat dari Kepala Bappebti,” imbuh Aldison.

Wajib Izin

Kegiatan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya wajib memiliki izin dari Bappebti. Hal ini untuk menghindari adanya modus penawaran investasi yang berdalih edukasi dan konsultasi.

Aldison mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming bonus atau komisi besar. Kecuali itu, Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

”Selalu pastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi. Jangan mudah tergiur dengan penawaran keuntungan pasti di luar batas kewajaran tetapi cari dulu informasi yang resmi. Sehingga dapat terhindar dari kegiatan ilegal,” tandasnya.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK, ada situs web resmi Bappebti, https://www.bappebti.go.id.

Related posts

Leave a Reply