Data Bocor, Pemerintah Harus Berbenah

Dr Ridi Ferdiana / dok SDM UGM

JOGJA, SMJogja.com – Kasus kebocoran data kian marak dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya peretas dengan identitas Bjorka yang membongkar beberapa data lembaga dan pejabat. Pakar Teknologi Informasi dari UGM, Dr Ridi Ferdiana mengatakan aktivitas tersebut dikenal dengan haktivism yaitu melakukan aktivitas hack untuk motif sosial dan politik.

”Peristiwa kebocoran data karena peretasan ini akan terus terjadi atau berlanjut di masa mendatang. Pemerintah harus bersiap-siap menghadapi berbagai aktivitas serupa dengan membenahi kemanan siber negara secara bertahap,” tandas Ridi.

Menurutnya terlepas benar atau tidaknya data bocor karena sistem siber Indonesia yang lemah atau social engineering, kejadian Bjorka sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah. Pemerintah harus berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.

Ridi mengatakan reskilling mutlak dilakukan agar secara berkala sistem keamanan Indonesia dikaji dan disempurnakan. Banyak talenta Indonesia yang ahli di bidang keamanan yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun pondasi yang memadai. Pemerintah juga harus selalu berkoordinasi secara rutin dengan para ahli di Indoensia untuk mengamankan data yang semakin banyak.

Read More

Lebih Penting

”Bukan pekerjaan mudah mengungkap Bjorka. Kendati begitu, terdapat hal yang lebih penting yakni pemerintah dan institusi yang menjadi role model mulai bebenah diri untuk mengamankan dan menghargai data pribadi dan data masyarakat yang disimpan,” saran Ridi.

Ia menambahkan masing-masing individu bisa mulai lebih peduli dengan berkas yang dibagi melalui platform media penyimpanan komputasi awam. Selain itu, bijak dalam membagikan berkas, data pribadi, foto di media sosial atau pesan instan dan batasi share link.

Sarannya pula, hindari mengisi infromasi secara sembarangan seperti pada survei, sistem informasi maupun aplikasi yang belum jelas kebijakan privasi dan data. Gunakan password yang kuat atau sulit ditebak seperti membuat password minimal 8-12 karakter dan ganti password berkala setiap 2-3 bulan. Tak kalah penting, meengaktifkan MFA (Multi Factor Authentication). Aktivasi MFA akan mempersulit peretas mengambil data pribadi.

”Pemerintah harus lebih mawas diri bahwa aturan dan juknis mengenai keamanan data dan privasi data harus segera diselesaikan tuntas. Saatnya bebenah dengan berbagai draft juknis yang masih tertunda,” tegasnya.

Related posts

Leave a Reply