JOGJA, SMJogja.com – Belum lama di sejumlah kota muncul konvoi kendaraan yang menamakan dirinya Khilalatul Muslimin. Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunias ( Gepako ) Drs HM Gandung Pardiman mengungkapkan keberadaan kelompok tersebut berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, ia minta Polri bertindak tegas mengatasi kelompok tersebut.
”Polri tidak boleh ragu melakukan tindakan terhadap kelompok – kelompok baru di masyarakat yang mengusung khilafah dan anti Pancasila,” tandas Gandung.
Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia telah melarang organisasi pengusung khilafah. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan dan HAM (nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI). \
Menurutnya konvoi kendaraan yang membawa atribut khilafah jelas ingin membangkitkan ideologi anti Pancasila. Aparat negara tak boleh melakukan pembiaran. Ia mendesak aparat melakukan penyelidikan dan penindakan sampai ke akar-akarnya.
Pelanggaran Hukum
”Kelompok orang ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, dengan ideologi lain jelas melanggar hukum. Tindakan itu dapat merongrong wibawa negara yang sudah jelas – jelas melarang danya organisasi pengusung alirah khilafah,” tegas Gandung.
Ia memaparkan konvoi yang mengusung kebangkitan khilafah melanggar UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 20013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Aturan tersebut tegas menyebutkan tidak hanya ormas, tetapi juga orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Secara tegas ia menyatakan organisasinya, Gepako, merupakan pasukan yang akan terus mengawal tegaknya Pancasila. Ia akan terus melawan siapan yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Para pendiri bangsa telah merumuskan ideologi negara yang sesuai dan sangat pas sebagai alat pemersatu.
”Kami meminta Kapolda DIY untuk mencegah sedini mungkin jangan sampai khillafatul muslimin masuk DIY. Ingat, DIY dan Solo Raya jadi satu wilayah dalam struktur khilafatuh muslimin. Kami berharap Densus 88 kerja ekstra ketat untuk menangani aliran ini,” pintanya.
