Desa Antikorupsi Berbasis Masjid

Dr Suyadi MPd I / ist

INDONESIA merupakan negara religius yang memiliki enam agama resmi dan semuanya melarang korupsi. Dalam agama Islam, khususnya buku Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah disebutkan bahwa korupsi merupakan dosa besar bahkan syirik akbar. Namun demikian, Indek Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) masih sangat rendah, yakni 38 pada tahun 2021. Bahkan, di masa Covid-19, IPK Indonesia sempat merotot tiga poin dari tahun 2019 (40) menjadi 37 di tahun 2020.

Negara-negara yang bersih dari korupsi juga bukan negara-negara agama, termasuk negara-negara Islam, melainkan justru negara-negara sekuler yang memisahkan agama dari sistem pemerintahan seperti Denmark dan Finlandia dengan IPK 88.

Hal ini menunjukkan agama belum berkontribusi bagi pencegahan korupsi. Padahal, agama memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan korupsi secara tersetruktur dan sistematis. Keberadan khatib, mbaligh, dai, pastor, pendeta dan tokoh-tokoh agama lainnya dapat menyampaikan pesan antikorupsi secara masif dalam setiap siraman ruhani.

Korupsi kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat dan daerah atau kabupaten, kota, tetapi sudah masuk ke desa-desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2020, dari 152 kasus korupsi, 141 adalah korupsi dana desa. Pada semester I tahun 2021 dari 197 kasus korupsi, 62 di antaranya korupsi dana desa. Hingga saat ini, sudah tercatat ada 132 kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

Read More

Padahal, dengan adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membuka peluang strategi bagi pembangunan daerah berbasis desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat.

Desa Antikorupsi

Dalam buku Panduan Desa Antikorupsi yang diterbitkan KPK, terdapat beberapa modus korupsi dalam pengelolaan dana desa, beberapa di antaranya pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di atas harga pasar, meminjam sementara dana desa ke rekening pribadi, pemotongan dana desa, perjalanan dinas fiktif, mark up honorarium perangkat desa, hingga pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan real cost.

Dalam buku itu ada pula tata cara pencegahan korupsi melalui pemberdayaan pemerintah desa, mulai dari pengaturan regulasi hingga peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat desa. Pemerintah desa bisa melakukan penilaian mandiri melalui self evaluation dengan mengacu pada indikator-indikator yang tersedia untuk mengetahui apakah desanya memenuhi syarat desa antikorupsi atau belum.

Sebagai piloting, KPK juga sudah menetapkan 10 desa antiorupsi. Di Yogyakarta, Panggungharjo menjadi satu-satunya desa antikorupsi. Harapannya ke depan, semakin banyak desa antikorupsi, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya top down tetapi juga buttom up. Di samping desa atikorupsi, KPK juga telah membentuk atau mensertifikasi penyuluh antikorupsi. Hingga saat ini, jumlah penyuluh antikorupsi baru 1.449 per Juni 2021.

Kehadiran Dosen Universitas Ahmad Dahlan (Suyadi, Sumaryati, Trisna Sukmayadi dan Waharjani) yang menjadi penyuluh antikorupsi di desa Prenggan, Kotagede, Yogyakarta membawa misi untuk mewujudkan Prenggan sebagai desa antikorupsi berbasis masjid. Mengapa berbasis masjid? Karena desa ini kental dengan kehidupan religius yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Mengapa di Prenggan? Karena Prenggan memiliki asset kultural Paguyuban Mubaligh dan prototipe sekolah penggerak antikorupsi, yakni TK ABA Kompleks Masjid Prenggan.

Karena itiu, Tim Pengabdi dari UAD menjadikan dua kelompok mitra tersebut sebagai prototipe agen pencegahan korupsi di tingkat desa. Di Paguyuban Mubaligh Prenggan diselengarakan pelatihan gending dakwah antikorupsi sebagai implementasi dakwah kultural. Di samping itu, dalam setiap kotbah, para mubaligh akan menyampaikan pesan-pesan taqwa dan amar ma’ruf nahi munkar melalui pencegahan korupsi.

Di TK ABA Kompleks Masjid Prenggan, diselenggarakan senam antikorupsi secara rutin, pengembangan literasi antikorupsi, dan parenting antikorupsi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya internalisasi nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Kelak jika lulusan TK ABA Kompleks Masjid Perak menjadi aparatur pemerintah dan penyelenggara negara, mereka sudah memiliki karakter antikorupsi yang kokoh. Hal ini sejalan dengan teori golden ages maupun critical period dalam neurosains, bahwa karakter yang terbentuk pada masa keemasan akan menjadi watak pada masa dewasanya.

  • Penulis, Dr Suyadi MPd I, Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Related posts

Leave a Reply

1 comment