Ekonomi Berkelanjutan Ciptakan Ekosistem Lingkungan Yang Sehat

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S Achmad / ist

JOGJA, SMJogja.com – Global Resources Outlook 2019 dari Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan bahwa ekstraksi dan pemrosesan sumber daya merupakan penyebab 90 persen hilangnya keanekaragaman hayati dan tekanan air. Selain itu berkontribusi pada sekitar 50 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK).

”Karena itu, ekonomi dunia sangat bergantung pada sumber daya alam dari ekosistem yang sehat. Namun pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan berdampak negatif bagi generasi yang akan datang,” papar Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kukuh S Achmad.

Ia menyampaikan itu pada Pertemuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali. Menurutnya untuk mengurangi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, negara-negara di seluruh dunia mulai melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih hijau. Salah satunya dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular (circular economy).

Perekonomian dan perindustrian bukan lagi sekadar mengelola bahan baku menjadi bahan jadi melainkan model ekonomi yang tidak membahayakan lingkungan. Jadi berfokus pada perbaikan, penggunaan kembali, pembuatan ulang, dan daur ulang. Sehingga mengurangi produksi limbah dan penggunaan sumber daya atau yang biasa disebut ekonomi sirkular.

Read More

Ramah Lingkungan

Pada kegiatan memperingati Hari Akreditasi Dunia (World Accreditation Day) Tahun 2022 tersebut, Kukuh menjelaskan akreditasi dan standar dapat membantu para regulator, perusahaan, dan konsumen untuk mempersyaratkan dan terlibat dalam praktik kegiatan yang lebih ramah lingkungan.

Konsep ekonomi sirkular mengedepankan penggunaan sumber daya, sampah, emisi dan energi terbuang diminimalisir. Mereka bisa menutup siklus produksi-konsumsi dengan memperpanjang umur produk, inovasi desain, pemeliharaan, pengunaan kembali, remanufaktur, daur ulang ke produk semula (recycling), dan daur ulang menjadi produk lain (upcycling).

Sesuai Amanat UU No 20 tahun 2014 dan PP 34 tahun 2018, Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai bagian dari insfrastruktur mutu, memegang peranan yang sangat strategis. Komite memastikan bahwa suatu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri atas laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga validasi/verifikasi, dan lembaga inspeksi memiliki kompetensi. Kecuali itu berhak melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian, seperti pengujian, sertifikasi, validasi/verifikasi dan inspeksi.

Related posts

Leave a Reply