Ekosistem Pertembakauan Minim Keterlibatan Konsumen

Para narasumber menyampaikan gagasan terkait ekosistem pertembakauan / Agung PW

JOGJA, SMJogja.com –  Praktik diskriminatif dan ketidakberimbangan masih terjadi dalam penentuan regulasi ekosistem pertembakauan. Ini karena minimnya keterlibatan konsumen, padahal ekosistem pertembakauan memberikan sumbangsih nyata dalam bentuk penerimaan negara, yakni cukai hasil tembakau (CHT).

Hal itu terungkap dalam FGD Pakta Konsumen bertajuk Ketimpangan Perlindungan Hak  Konsumen  dalam Kebijakan Ekosistem Pertembakauan, di Bilik Resto, Jogjakarta. Para narasumber dari berbagai latar belakang menyatakan porsi sumbangan konsumen mencapai 10 persen dari APBN atau sekitsr Rp 188 triliun pada tahun 2021.

Sejumlah komunitas yang hadir dalam FGD, APTI Jogjakarta, Repdem, SRMI, GP Ansor DIY, Komunitas Arjuna, FSPRTMM, Inres Istitute dan perwakilan BEM DIY. Mereka membedah partisipasi konsumen sebagai mata rantai elemen ekosistem pertembakauan. Hak partisipatif konsumen masih jauh dari kata merata dalam pembentukan regulasi. Konsumen tidak mendapat kesempatan dalam menyuarakan hak-haknya.

”Sesuai amanah undang-undang, pemerintah berkewajiban melindungi hak konsumen serta memberikan akses kepada publik dalam perumusan regulasi sebelum aturan tersebut resmi diterapkan. Namun, pada kenyataannya hak partisipatif publik sering terabaikan. Ketimpangan antara pemenuhan kewajiban dan hak tidak boleh terjadi dalam proses penetapan hukum,” papar Komisioner Ombudsman DIY, Agung Sedayu.

Read More

Belum Terpenuhi

Menurutnya hak konsumen yang telah berkontribusi lewat penerimaan negara belum sepenuhnya terpenuhi. Pelibatan langsung hak konsumen menjadi penting dan mendesak. Tanpa inovasi kebijakan, hak konsumen ekosistem pertembakauan hanya berakhir sekadar menjadi angka.

Ia minta kebijakan, pengambilan keputusan terkait regulasi dalam ekosistem pertembakauan perlu dievaluasi dan dikoreksi. Evaluasi mulai dari sisi produksi hingga konsumsi, pemenuhan hak konsumen. Agregasi aspirasi konsumen bisa menjadikan Jogjakarta sebagai daerah yang progresif dalam menerapkan strategi inovasi kebijakan ekosistem pertembakauan.

Ketua Umum Pakta Konsumen, Andi Kartala menambahkan sejak ada peraturan daerah kawasan tanpa rokok (KTR) di berbagai lokasi, konsumen tidak pernah dilibatkan. Padahal kebijakan dan regulasi tersebut secara jelas mengatur konsumen dengan sangat ketat.  Ia menegaskan bahwa konsumen produk tembakau memilki tanggungjawab pada negara dalam bentuk CHT dan pajak yang diamanatkan dalam PMK 192/PMK.010/2021.

“Minimnya keterlibatan konsumen menjadikan produk regulasi tidak berkeadilan. Konsumen produk tembakau merupakan penyumbang cukai terbesar namun dalam praktiknya seperti anak tiri, mendapat stigma sebagai pembawa sumber penyakit, warga kelas dua, beban negara. Doktrin menjadi ”teror” di kemasan informasi produk tembakau yang membuat konsumen semakin terpinggirkan,” tandas Andi.

Related posts

Leave a Reply