JOGJA, SMJogja.com – Pakar Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Fisipol UGM, Nyarwi Ahmad PhD mengatakan pergantian dua orang menteri dan pengangkatan tiga orang wakil menteri merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet.
”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN tentu ada akomodasi politik. Belum lagi wamen dari PSI, PBB dan PDIP,” kata Nyarwi.
Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selain Zulkifli Hasan, tiga orang wamen merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah meski PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.
”Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ujarnya.
Perkuat Posisi
Nyarwi berpendapat pergantian Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto makin menegaskan bahwa Presiden memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengannya. Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi.
Pergantian menteri lebih dominan dari sisi akomodasi masuknya partai politik bergabung dalam jajaran kabinet. Namun pergantian menteri perdagangan sebagai jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Terlebih, ada kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO. Ada berbagai kritik kegagalan Mendag menangani minyak goreng. Kendati demikian, posisi mendag dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas.
”Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan tapi kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” imbuhnya.
Pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, memiliki tugas melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia.
