Gunakan Dana Keistimewaan untuk Atasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudana / Agung PW

JOGJA, SMJogja.com – Wakil rakyat yang ada di DPRD DIY minta supaya dana keistimewaan lebih berperan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangani. Penetapan dana keistimewaan merupakan paket dari keistimewaan DIY sebagai konsekwensi UU Keistimewaan.

”Danais kami harapkan bisa lebih besar berperan menyelesaikan berbagai masalah di DIY dengan kreativitas program sesuai ketentuannya,” tandas Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudana.

Ia menyampaikan harapan tersebut usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 – 2027. Presiden Joko Widodo melantik secara langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Pakualam X di Istana Negara. Hadir pula keluarga Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, seluruh anggota DPRD DIY dan beberapa pejabat Pemrpov DIY.

Pelantikan tersebut merupakan pelaksanaan UU Keistimewaan, dan tugas DPRD dalam hal ini telah tuntas. Ia dan seluruh anggota Dewan berharap pelantikan menjadi momentum yang baik untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Read More

Dukungan Politik

Huda menjelaskan, DPRD DIY melaksanakan tugas penetapan gubernur / wakil gubernur DIY sejak 20 Juni 2022 dengan mengirimkan surat pemberitahuan akhir masa jabatan, membentuk panitia khusus, dan menetapkan dalam rapat paripurna tanggal 9 Agustus 2022. Dewan mengirimkan berkas untuk mohon pelantikan kepada Presiden RI.

”Ini wujud dukungan politik penuh kepada gubernur / wakil gubernur DIY dan kemitraan yang harmonis eksekutif dan legislatif,” ujar anggota Fraksi PKS tersebut.

Terkait pesan Presiden Jokowi untuk mengendalikan infkasi dan ketersediaan pangan menurutnya memang sangat penting. Saat ini ancaman inflasi yang diperkuat dengan kenaikan BBM diikuti kenaikan berbagai harga menjadi salah satu masalah serius.

”Kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang tepat sangat penting untuk mengendalikan inflasi, meskipun DIY tidak bisa lepas dari kebijakan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Mengenai ketersediaan pangan, DIY telah mengambil kebijakan dan langkah antisipatif sejak lama. Dewan telah menetapkan perda lahan pertanian berkelanjutan yang mengamankan puluhan ribu hektar lahan untuk pertanian. Selain itu juga program yang mendukung ketersediaan pangan sudah berjalan sehingga persoalan pangan bisa teratasi secara baik.

Related posts

Leave a Reply