Hadapi Pra Peradilan Pelanggaran Hak Cipta, Polda DIY Ajukan 115 Bukti Surat

Sidang gugatan pra peradilan Palms Karaoke terhadap Polda DIY di PN Sleman, Selasa (24/1/2023) / Amelia Hapsari

SLEMAN, SMJogja.com – Palms Karaoke mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda DIY atas pelaporan PT AS Industri Rekaman Indonesia (Asirindo) dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Proses pra peradilan yang bergulir di PN Sleman saat ini sudah masuk tahap pemeriksaan bukti.

Diketahui, dari pihak pemohon mengajukan 25 surat untuk pembuktian. Adapun pihak termohon atau Polda DIY menyodorkan 115 bukti dokumen antara lain berupa surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan pemeriksaan saksi.

“Kami keluarkan semua bukti surat yang ada. Sebab kami ingin menunjukkan bahwa proses penyidikannya tidak ada yang kurang, semua tahapan dilakukan secara maksimal,” kata kuasa hukum Polda DIY Heru Nurcahya usai sidang pra peradilan di PN Sleman, Selasa (24/1).

Bahkan saat pemrosesan laporan, penyidik kepolisian juga meminta keterangan dari saksi ahli tersangka, dan Kanwil Kemenkumham. Pemeriksaan beberapa saksi ahli tersebut sesuai dengan petunjuk jaksa saat tahap P19. Disamping itu juga telah diupayakan proses mediasi. Kendati diakuinya ada sedikit hambatan karena penyesuaian jadwal saksi ahli, dan mediator. Namun dipastikan sampai sekarang proses hukumnya masih berjalan.

Read More

Persoalan ini sendiri bermula dari laporan Asirindo terhadap Palms Karaoke atas dugaan tindak pidana penggunaan karya rekaman milik produser rekaman tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 19 November 2019. 

Dalam perjalanannya, pemeriksaan kasus ini pernah dihentikan dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun berdasar putusan pra peradilan tertanggal 15 November 2021, perkara itu kemudian dibuka kembali dan akhirnya Polda DIY menetapkan tersangka. Merasa tidak terima, pihak Palms Karaoke lantas mengajukan pra peradilan. 

Heru menilai, langkah pra peradilan merupakan suatu hal yang sah. Secara normatif itu adalah hak tersangka, dan pihaknya juga akan menyikapinya sesuai ketentuan yang ada di dalam KUHP.

“Kalau merujuk dari situ, kami berupaya sesempurna mungkin memberikan jawaban dan bukti. Hakim yang nanti akan menilai fakta di persidangan,” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply