JOGJA, SMJogja.com – Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hari itu bertepatan dengan tanggal 1 Maret, bersamaan dengan peringatan Serangan Umum 1949.
Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 2 Tahun 2022 tersebut membuka kacamata generasi muda untuk memahami peran sejarah tokoh bangsa dalam Serangan Umum 1 Maret.
Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia, Ahmad Maruf menilai keputusan pemerintah sudah tepat. Ada pembelajaran sejarah berkaitan pentingnya menegakan kedaulatan NKRI di mata dunia.
”Keppres itu sejalan dengan hasil para ilmuwan dan sejarahwan yang menempatkan peran sentral Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga Panglima Besar Jendral Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang,” tandas Maruf.
Peran Tokoh
Ia mengatakan tiap tokoh bangsa memiliki peran sejarah penting menegakan kedaulatan RI. Panglima Besar Sudirman, memiliki track record sebagai ahli strategi dan panglima perang.
”Itulah yang membangun legitimasi kepemimpinan Pak Dirman. Pada SU 1 Maret banyak juga yang berperan dalam posisi masing-masing. Ada Pak Harto, Pak Nasution, Pak Urip Sumohardjo, Kawilarang, Pak Simatupang, Pak Bambang Sugeng dan lainnya. Banyak tokoh yang ikut peran termasuk Pak Harto sebagai pelaksana,” papar Maruf.
Ia menegaskan Keppres 2/2022 tidak menghilangkan peran Soeharto sebagai salah satu pelaksana kebijakan untuk menjabarkan di tingkat taktik perang. Perintah mobilisasi angkatan perang dari Menhan yang dalam konteks strategi, mobilisasi dan lain-lain oleh Jenderal Sudirman.
Berkaitan dengan polemik Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Maruf menyatakan yang paling penting memberikan cakrawala dan menjernihkan sejarah tokoh bangsa. Mereka telah berjasa besar pada Indonesia.
”Mari menangkan wacana publik dengan mendorong para sejarawan dan pengamat militer berbicara tentang kebenaran sejarah. Mari menghormati jasa Sri Sultan HB IX dan Jendral Sudirman,” imbuhnya.
