Implementasi Hukum Profetik di Tengah Era Kalatidha

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum UII rof M.Syamsudin saat pidato pengukuhan Guru Besar dalam rapat senat terbuka, Kamis (24/11/2022) / dok

SLEMAN, SMJogja.com – Kalatidha adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Ranggawarsita dalam karyanya tahun 1861 berjudul Serat Kalatidha. Istilah ini menggambarkan zaman rusak yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, serta tanpa kepastian. 

Secara sarkastik digambarkan sebagai zaman edan. Serat Kalatidha sendiri berisi tentang kritik sosial profetik yang mendiskripsikan situasi kacau dimana banyak terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran moral, gambaran masyarakat yang rakus. Serat Kalatidha mengandung muatan gambaran realitas sosial, kritik sosial, pendidikan moral, dan sekaligus falsafah hidup.

“Serat Kalatidha tersebut ditempatkan sebagai latar sosial dan pertimbangan filosofis-teoretis perlunya membangun, mengformulasi dan menghadirkan Ilmu Hukum Profetik,” kata Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof M.Syamsudin saat pidato pengukuhan Guru Besar dalam rapat senat terbuka, Kamis (24/11).

Read More

Ilmu Hukum Profetik berbasis ontologis pada humanisasi (amar ma’ruf), epistemologi liberasi (nahi munkar), dan aksiologi transendensi (tukminuna billah/tauhid).

Etos IHP mendasarkan pada pandangan bahwa teks-teks hukum adalah sebuah teks mati dan akan menjadi hidup dan bermakna pada saat diberikan etos yakni spirit dan jiwa profetik sehingga memberi makna dan manfaat bagi kehidupan manusia. 

Spirit dan jiwa profetik didasarkan pada humanisasi, liberasi dan transendensi. 

IHP sangat penting dihadirkan di tengah kalatidha sebagai alternatif pengembanan hukum secara teroretis maupun praktis, sebagai alternatif mengatasi berbagai problem sosial, budaya, moral, politik dan hukum yang muncul di tengah masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. 

“Kalatidha akan selalu muncul dan hadir di manapun dan kapanpun, baik secara individu maupun kolektif, baik pada tipe masyarakat sederhana, masyarakat madya, masyarakat modern dan postmodern,” tambahnya.

Pentingnya pengembanan Hukum Profetik baik secara praktis maupun teoretis di tengah kalatidha, didasarkan pada kebutuhan hukum praktis dan teoretis. Dari aspek hukum praktis, kalatidha adalah realitas sosial yang skalanya melintasi batas ruang dan waktu. Menyadari akan dampak Kalatidha, dibutuhkan pengembanan hukum yang mampu mengontrol, mengantisipasi, dan sekaligus dapat menanggulangi dampak kalatidha. Sehingga ilmu hukum dan para pengembannya dapat menfungsikan hukum secara tepat dan otentik. 

“Etos Hukum Profetik sangat penting diinternalisasikan, disosialisasikan dan dibudayakan guna mengisi dan menghidupkan jiwa para pengemban hukum baik di kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan juga para pengemban hukum lainnya,” urainya.

Sementara itu, dipandang dari pengembanan Hukum teoretis tampam bahwa arus utama ilmu hukum yang berkembang, termasuk di Indonesia, berbasis pada filsafat rasionalisme murni dengan basis filsafat antroposentrisme varat. Filsafat  epistemogi barat ciri pokoknya adalah menanggalkan paham ketuhanan dan agama (sekular-antroposentrisme). Sumber pengetahuan yang dianggap valid dalam menjelaskan realitas hukum adalah pikiran manusia itu sendiri, baik yang ideal maupun empiris. 

Konsekuensinya tidak diakui adanya hukum yang bersumber dari wahyu dan hanya mengakui hukum yang dibentuk dan bersumber dari pikiran manusia belaka. Cara berpikir dan berhukum yang seperti itu telah melahirkan krisis epistemologi imu hukum, yaitu melahirkan cara berhukum yang materialistik dan atheistic serta berbahaya bagi peradaban umat manusia.

Oleh karena itu perlu upaya alternatif dalam kegiatan pengembanan hukum teoretis.  Di sinilah urgensi pengembanan teoretis Hukum Profetik agar kehadiran hukum memberikan panduan dan arah yang tepat sesuai dengan cita-cita dan filsafat profetik, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi dalam membangun peradaban manusia.

Related posts

Leave a Reply