Inilah Penyebab Utama Kasus Korupsi Sering Menimpa Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama sejumlah lembaga / ist

JAKARTA, SMJogja.com – Korupsi masih terus terjadi di lingkungan pemerintahan. Sejumlah kepada daerah ditangkap karena diduga korupsi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi.

”Termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan,” ungkap Tito pada Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia memaparkan sejumlah penerapan administrasi pemerintahan yang membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Hal itu seperti sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang. Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional.

Karena itu, ia menyarankan perlunya penerapan sistem administasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan sehingga muncul konsep smart city, smart government, dan e-government.

Read More

”Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya, karena itu perbaikan sistem perludiakukan,” tandas Tito.

Kurang Integritas

Penyebab lain, yakni terkait dengan kurangnya integritas individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi. Hal itu juga didorong dengan kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara. Aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi meskipun tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.

Penyebab ketiga, yakni terkait dengan budaya (culture). Pasalnya, seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan. Ia mencontohkan, adanya pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah.

“Budaya-budaya itu harus dipotong, dan memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu pemikiran, frekuensi yang sama,” imbuhnya.

Ia menekankan, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pasalnya, dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN ikut meningkat.

Rapat bersama digelar karena keprihatinan Mendagri terhadap fenomena operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada berbagai pihak, termasuk kepala daerah, baru-baru ini. Karena itu, di depan seluruh peserta yang hadir, ia terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi.

”Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tergerusnya kepercayaan publik dapat menghambat pembangunan, mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan,” jelas Tito.

Related posts

Leave a Reply