Junjung Tinggi Keberagaman, Pemaksaan Busana Jangan Terjadi Lagi

Eko Suwanto / ist

JOGJA, SMJogja.com – Dugaan pemaksaan pemakaian busana tertentu di sekolah negeri jangan sampai terjadi lagi. Pemerintah DIY wajib menjamin kemerdekaan menjalankan agama dan kepercayaan siswa sesuai UUD 1945.

Anggota DPR DIY, Eko Suwanto menegaskan hal itu menanggapi dugaan pemaksaan pemakaian busana tertentu di sebuah sekolah negeri di Bantul. Ia mengatakan di pasal 29 UUD 1945 menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

”Peristiwa di Banguntapan, Bantul, jangan lagi terjadi di masa mendatang. Mari kita jaga lingkungan pendidikan di DIY yang sangat menghormati kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya secara baik,” tandas kata Eko yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogjakarta.

Ia menambahkan Pemda DIY harus memastikan setiap sekolah melaksanakan konstitusi secara benar dan menjamin kebebasan peserta didik untuk melaksanakan agama dan keyakinannya. Ia minta Pemda memberikan pembinaan bagi kepala sekolah dan guru agar mengerti dan memahami tugas konstitusi.

Read More

Tidak Menghargai

Juru Bicara PSI DIY Risa Karmida menyatakan pihaknya menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum guru di Bantul. Guru tersebut memaksa seorang siswi mengenakan hijab yang berakibat siswi tersebut mengalami depresi.

”Seharusnya MPLS menjadi ajang untuk mengenalkan lingkungan sekolah baru yang aman dan nyaman bagi siswa-siswi untuk menjalani kegiatan belajar mengajar, bukan malah menghadirkan ketakutan untuk pelajar baru,” tandas Risa.

Menurutnya tindakan itu tidak menghargai aturan Pemerintah Pusat mengenai seragam dan atribut bagi peserta didik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah negeri. Aturan tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah yang disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

”Kalau sekolah swasta boleh saja punya aturan sendiri, tapi ini kejadiannya di sekolah negeri yang seharusnya mengakomodasi keberagaman. Bahkan fenomena ini bisa membuat anak beragama lain bisa takut masuk sekolah negeri,” imbuhnya.

Ia minta Pemerintah dan aparat menindaklanjuti kasusnya. Dugaannya, kasus semacam itu hanya gunung es. Partainya minta dinas terkait melakukan pemantauan terhadap sekolah negeri mengenai aturan penggunaan seragam karena sudah ketentuannya.

Related posts

Leave a Reply