Kasus Penipuan Libatkan Anggota DPRD Bantul Selesai Secara Restorative Justive

SLEMAN, SMJogja.com – Penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan tersangka anggota DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko, resmi dihentikan. Polda DIY menghentikan pemeriksaan perkara itu karena sudah diselesaikan secara restorative justice. 

“Kami hentikan penyidikannya pada 15 November 2022 setelah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Kerugian para korban sudah dikembalikan seluruhnya sesuai nominal yang dilaporkan,” kata Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP Tri Panungko, Kamis (24/11).

Enggar Suryo Jatmiko atau Miko dilaporkan ke Polda DIY pada Maret 2022 silam. Tiga pelapor masing-masing Harjiman, Sutarno, dan Agus Sumaryo mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Miko dengan modus rekruitmen CPNS. 

Miko ditengarai melancarkan aksinya sejak tahun 2018 hingga 2019. Kepada para korbannya, politikus muda Partai Gerindra itu mengaku bisa membantu meloloskan tes CPNS Pemkab Bantul. Syaratnya, mereka harus menyerahkan uang sejumlah Rp 250 juta.

Read More

Dari besaran uang yang diminta itu, masing-masing korban telah menyetor Rp 50 juta, Rp 75 juta, dan Rp 150 juta. Namun anak mereka ternyata tidak lolos tes CPNS. Sebelum membuat laporan ke polisi, korban sebenarnya sudah berupaya melakukan langkah mediasi. Namun, Miko yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Bantul susah ditemui dan selalu berbelit. 

Baru setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dirinya bersedia mengembalikan uang para pelapor. Diketahui, Miko ditahan di Rutan Mapolda DIY pada 30 September 2022. “Pada tanggal 11 Oktober 2022, ketiga pelapor menunjukkan kuitansi pengembalian uang. Setelah dilakukan gelar perkara, diputuskan penyidikannya dihentikan demi hukum,” kata Tri.

Proses perdamaian ini melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga. Dijelaskan Tri, upaya penanganan tindak pidana berdasar keadilan restoratif telah diatur di dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Sesuai ketentuan itu, perdamaian secara restorative justice harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tidak menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme maupun separatisme, serta bukan tindak pidana korupsi maupun pidana terhadap nyawa orang. 

“Kami akan mendukung upaya penyelesaian perkara dengan musyawarah untuk mufakat, sepanjang memenuhi persyaratan,” tandasnya.

Dengan adanya kesepakatan restorative justice, penahanan Miko kemudian ditangguhkan pada 11 Oktober lalu.

Related posts

Leave a Reply