Ketua Parpol Sebaiknya Tidak Jadi Menteri

Diskusi dengan DPD RI di kampus UAD / Agung PW

JOGJA, SMJogja.com – Posisi ketua partai politik tidak seharusnya berada di dalam kabinet menjadi pembantu presiden. Dalam logika politik, ketua partai politik yang menjadi menteri tidak bisa lagi mengkritisi presiden. Perlu perubahan pada sistem politik supaya tak lagi terjadi kondisi yang demikian.

Wakil Ketua III DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan pandangannya tersebut ketika berbicara dalam pertemuan dengan para intelektual di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Ia menyampaikan sejumlah hal terkait perjalanan demokrasi Indonesia.

”Sudah saatnya ada evaluasi mengenai demokrasi yang berjalan di Indonesia usai reformasi. Misalnya, ketua parpol menjadi menteri, ini logika politiknya tidak nyambung karena tak bisa lagi mengkritisi presiden,” tandas Sultan.

Ia mengakui demokrasi langsung memang baik tetapi tidak ideal dengan gagasan para pendiri bangsa yang mencita-citakan demokrasi Pancasila. Ia mencontohkan sistem voting atau one man one vote yang baginya tidak cocok untuk masyarakat Indonesia.

Read More

Menurut Sultan, demokrasi Indonesia yang berkembang saat ini cenderung mengarah ke demokrasi liberal. Hal ini jelas jauh dari demokrasi Pancasila yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Karena itu, harus ada evaluasi sistem demokrasi usai reformasi sampai sekarang.

”Sekarang yang terlihat demokrasi yang kuantitatif padahal harusnya kita menuju ke demokrasi yang berkualitas bukan kuantitas,” ujar Sultan.

Related posts

Leave a Reply