Lindungi Masyarakat dari Bencana, Bangunan Publik Harus Punya SLF

Diskusi di UII memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional / Agung PW

JOGJA, SMJogja.com – Hanya segelintir bangunan publik di DIY yang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Padahal ini penting untuk menjaga keamana, kenyamanan dan keselamatan penghuni serta pengunjung. Pemerintah harus tegas memberlakukan sertifikasi tersebut untuk menyemalatkan masyarakat.

Arsitek dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dr Yulianto Prihatmaji ST MT IAI IPM mengungkapkan hal itu dalam diskusi memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di kampusnya. Peringatan tersebut untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kesiapasiagaan menghadapi bencana. Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana mulai banjir, kekeringan, angin kencang, gunung berapi, gempa, dan lainnya.

”Karena itu seluruh bangunan publik harus memiliki SLF. Ini menyangkut keselamatan nyama manusia, penghuni maupun pengunjung bangunan publik,” tandas Yulianto yang juga aktif dalam kebencanaan.

Ia menegaskan, Pemerintah harus segera memberlakukan sertifikasi di seluruh wilayah DIY. Ia menyebutkan hanya ada beberapa bangunan publik yang memiliki SLF. Sertifikasi harus berulang secara berkala untuk melihat kekuatan struktur bangunan.

Read More

Edukasi Masyarakat

Simpul Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana (SPMKB), Dr Ir Dwi Handayani ST MSc IPM dalam kesempatan itu mengatakan pentingnya edukasi sadar bencana. Hari Kesiapsiagaan Nasional salah satu bentuk nyatanya yakni sosialisasi dan edukasi sadar bencana.

Hal itu perlu karena Indonesia berada di peringkat 38 dari 181 negara yang rentan bencana. Ia mengatakan penyadaran kesiapsiagaan bencana harus sejak dini. Ini sejalan dengan tema peringatan tahun ini yakni ”Keluarga Tangguh Bencana Pilar Bangsa Menghadapi Bencana”. Kegiatannya tak hanya edukasi tetapi juga simulasi bersama masyarakat.

Pakar kebencanaan, Prof Ir H Sarwidi MSCE PhD AU menambahkan masyarakat bukanlah objek namun subjek dalam menangani bencana. Sehingga, mereka bisa ikut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. Bencana bukan hanya urusan Pemerintah namun seluruh elemen bangsa.

”Penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat terbukti sangat efektif fan efisien. Gempa Jogja tahun 2006 menjadi bukti nyata bahwa masyarakat merupakan subjek dan dapat terlibat secara aktif dalam kebencanaan,” tandas Sarwidi.

Related posts

Leave a Reply