JOGJA, SMJogja.com – Politik uang sering menjadi momok dalam pesta demokrasi. Namun demikian, dalam perkembangannya, masyarakat mulai cerdas dan tak mempan dengan politik uang. Politisi masih menggunakan cara-cara yang sama namun masyarakat sudah memilah dan memilih sesuai dengan pilihannya.
”Politik uang memang semakin marak tetapi apakah efektif? Dalam survei yang kami lakukan, politik uang tak lagi menunjukkan efektivitasnya. Mereka yang mau menerima uang belum tentu akan memilih pemberi,” ungkap CEO PolMark Indonesia dan Konsultan Eksekutif PKB, Eep Saefulloh Fatah.
Ia menyampaikan pendapatnya tersebut dalam seminar nasional bertajuk ”Pemilu 2024, Tantangan Repolitisasi dan Menakar Kepemimpinan” di UC UGM, kemarin. Seminar digelar oleh Social Reserch Center (SOREC) UGM dan Rumah Politik Kesejahteraan.
Berdasarkan hasil survei dari waktu ke waktu yang PolMark lakukan, terlihat peningkatan kemandirian responden dalam menentukan pilihan. Mereka tidak dipengaruhi oleh orang lain tetapi diri sendiri sehingga politik uang tak lagi efektif.
Sulit Menang
Pada pemilihan presiden 2024 nanti, menurutnya popularitas tokoh di berbagai kanal media memengaruhi posisinya di mata publik. Masyarakat melihat calon pemimpinnya yang memiliki kualitas, kontekstual dengan perkembangan Indonesia terkini dan memiliki proyeksi perubahan ke depan.
Di luar hasil survei, ia memprediksi pemilihan presiden bisa berlangsung dua putaran. Sangat sulit bagi semua calon bisa menang satu putaran dengan asumsi ada tiga pasangan. Pada putaran pertama, Ganjar Pranowo bisa menang namun belum bentu pada putaran kedua.
”Pada putaran kedua, bisa jadi yang menang adalah pemenang kedua pada putaran pertama, siapapun pemenang kedua tersebut,” ujar Eep.
Pembicara lain, sosiolog UGM, Dr Arie Sujito mengatakan pemilu kali ini sangat krusial terutama karena masyarakat bakal memilih pemimpin baru. Menurutnya, calon pemimpin yang layak adalah yang bisa mewujudkan ide dan gagasan untuk mengurai persoalan bangsa bukan malah melahirkan masalah baru.
”Inilah pentingnya melakukan penyadaran kepada publik betapa strategisnya pemilu melalui proses repolititasi,” tandasnya.
Repolitisasi, jelasnya, artinya mendoronga agar politik berfungsi dengan benar dan atas dasar nilai. Politik tidak lagi dimaknai secara dangkal sekadar agenda rutin. Pemilu menjadi momentum penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi kewargaan yang substansial.
