Paguyuban Lurah dan Pamong se-Sleman Tolak Rekomendasi Apdesi

Perwakilan paguyuban lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman menandatangani petisi penolakan rekomendasi Apdesi, Senin (31/10/2022) / Amelia Hapsari

SLEMAN, SMJogja.com – Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) terkait masa jabatan perangkat desa mendapat reaksi penolakan di sejumlah daerah, termasuk Sleman. Senin (31/10), seluruh paguyuban lurah dan pamong kalurahan se-Kabupaten Sleman menandatangani petisi penolakan atas wacana tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh pengurus 9 paguyuban yang bernaung dibawah Suryo Ndadari, yaitu Paguyuban Manikmaya, Carik Sembodo, Jagabaya Sembada, Makmure, Kalimasada, Danarta, Hasto Broto, Pangripta, Cokropamungkas. 

“Setelah ini, surat resmi akan diteruskan ke Pemda DIY. Pada bulan Januari nanti, rencananya kami juga akan mendatangi kantor Kemendagri di Jakarta untuk menyampaikan sikap,” kata Ketua Paguyuban Manikmaya, Irawan.

Dia menjelaskan, penolakan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, wacana itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan menciderai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Dari 11 poin yang tertuang di dalam rekomendasi, poin nomor 4 yang menjadi ganjalan kami. Disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kades, padahal secara kedudukan, tugas dan fungsi sangat jelas batas perbedaan antara keduanya,” ujarnya.

Read More

Jika diimplementasikan, sambung Irawan, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan di tingkat kalurahan. Pembatasan masa jabatan pamong tiap periode enam tahun berpotensi memunculkan inkonsistensi kebijakan pembangunan, dan tata tertib administrasi pemerintahan. Imbasnya merugikan pelayanan masyarakat. 

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga akan  menjadi tidak terukur apabila setiap 6 tahun, lurah dan seluruh pamong harus berhenti dan diganti dengan yang baru. “Suryo Ndadari secara tegas menolak konsep masa jabatan pamong disamakan dengan lurah. Wacana itu perlu ditelaah lagi dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan,” katanya.

Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong DIY Nayantaka, Gandang Hardjanata mengatakan, pola itu sudah berjalan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, dan Sumatera. Namun akan kurang pas jika diterapkan di DIY. Sebelumnya, para lurah dan pamong di Gunungkidul juga sudah menyatakan menolak poin rekomendasi itu.

“Lurah termasuk yang akan dirugikan jika pamong selalu berganti, karena mulai dari awal lagi tentu butuh proses,” tandas Gandang yang juga menjabat Lurah Tamanmartani Sleman.

Dia menambahkan, sekalipun aspirasi merupakan hak dari setiap warga, namun penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejalan dengan program daerah dan nasional seharusnya menjadi kepentingan yang lebih utama.

Related posts

Leave a Reply