Pansus BLBI Jalan Terus, Kejar Pembuat Kerugian Negara

Pansus DLBI DPD RI jalan terus mengejar pembuat kerugian negara / ist

JOGJA, SMJogja.com – Panitia Khusus BLBI DPD RI memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanudin Abudllah Harahap untuk dengar-pendapat. Pansus meminta penjelasan terkait penjualan salam pemerintah di Bank BCA ketika ia yang menjabat Gubernur BI periode 2003-2008.

Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin menyatakan penjualan 51 persen saham Pemerintah di BCA melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah. Ia menduga penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi pihak tertentu yang pada akhirnya justru merugikan negara triliunan rupiah.

Hadir dalam dengar-pendapat, Wakil Ketua Pansus BLBI Sukiryanto, Wakil Ketua Pansus BLBI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Wakil Ketua Pansus BLBI Ajbar, anggota Pansus BLBI KH Ir Abdul Hakim MM dan Staf Ahli Pansus BLBI Hardjuno Wiwoho.

”Kami menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan BCA pada 2003 dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Kami melihat banyak kejanggalan dalam persoalan tersebut,” ungkap Bustami dalam rilisnya.

Read More

Obligasi Rekap

Burhanudin Abudllah Harahap menjelaskan pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada BPPN oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama. Penjualan ke pemilik lama berisiko kerugian.

”Ironis, bank akhirnya dibeli oleh pemilik lama yang menggunakan baju baru,” ujarnya di depan pansus.

Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI, Sukiryanto pada kesempatan tersebut mempertanyakan pembayaran bunga Obligasi Rekap zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia melihat sampai tahun 2014, dana APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga Obligasi Rekap pemerintah Ex BLBI sebesar kurang lebih Rp 930 triliun.

Menurutnya hingga tahun 2022 Menkeu RI masih menganggarkan dana APBN Rp 48 triliun untuk bunga Obligasi Rekap kepada bank-bank rekap atau para pemegang Obligasi Rekap yang membelinya di pasar sekunder.

”Mirisnya, pembayaran bunga obligasi rekap terus digelontorkan saat APBN mengalami defisit. Apakah mungkin kita melakukan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI,” tanya Sukiryanto.

Tidak Tepat

Burhanudin menjawab sebenarnya menginginkan adanya moratorium. Namun waktunya tidak tepat. Ia menyampaikan alasan, pertama, situasi global sangat sulit seperti inflasi di Amerika dan Eropa. Kedua, inflasi di dalam negeri juga meningkat dengan adanya kenaikan BBM, pangan, dan energi.

Bustami menambahkan DPD bertindak berdasar temuan BPK dan bukti-bukti berikutnya bersama dengan undangan semua pihak yang tahu duduk persoalan BLBI dan obligasi rekap. Pihaknya akan jalan terus, pantang mundur.

”Karena rakyat sedang susah, konglomerat hitam yang merugikan negara harus kita hentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa pun itu sama di mata hukum,” tegasnya.

Related posts

Leave a Reply