JOGJA, SMJogja.com – Umat Katolik dan Kristen Jogjakarta menggelar ibadat bersama. Kegiatan tersebut dalam rangka Pekan Doa Sedunia dan berlangsung di Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang bersebelahan dengan Gereja Katolik Kotabaru.
Ketua kegiatan, Pendeta Bernat W Panggabean dari HKBP Resort Jogjakarta mengungkapkan Pekan Doa Sedunia adalah gerakan yang mulanya diinisiasi pada 1908 dengan ”Pekan Kesatuan Gereja” yang dimulai oleh beberapa denominasi Kristen. Pada tahun 1964, Gereja Katolik mengeluarkan dorongan untuk mengadakan gerakan ekumenisme yang mempertegas dorongan untuk pelaksanaan gerakan-gerakan persaudaraan antargereja.
Sejak tahun 2004, terjadi kesepakatan dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia (World Council of Churches) yang diwakili oleh komisi Faith and Order dan Gereja Katolik yang Dewan Kepausan untuk memajukan kesatuan kristiani. Bahan-bahan pekan doa untuk kesatuan umat disusun dan diterbitkan bersama. Sejak saat itulah gerakan ini semakin berkembang. Setiap tahun gerakan berlangsung di berbagai tempat di seluruh dunia dengan format ibadah yang senada.
”Gerakan Pekan Doa Sedunia 2023 mempererat tali-tali persaudaraan yang memperteguh ikatan persaudaraan dengan semangat kebersamaan di antara para pemimpin dan umat Katolik-Kristen di Jogjakarta,” ujar Bernat.
Berbuat Baik
Pastur Yohanes Iswahyudi, Pr dari Gereja St Maria Assumpta Babarsari menambahkan tema kali ini yakni ”Belajarlah Berbuat Baik dan Usahakanlah Keadilan”. Tema mengambil sumber dari Kitab Nabi Yesaya. Hal itu selaras dengan Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang ”Tinggal dalam Kristus dan Berbuah : Bersatu dan Bersinergi demi Indonesia Damai”.
Umat Katolik Keuskupan Agung Semarang dan Kristen Protestan bersinergi agar gerakan berbuat baik dan upaya mewujudkan keadilan dapat nyata dialami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
”Kita semua dipanggil untuk bekerja sama mewujudkan Indonesia damai. Kita bertanggung jawab dan terlibat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhindar dari perpecahan dan maraknya politik identitas,” tandas Iswahyudi.
