Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Terganjal

Kepala Dinkes Sleman Cahya Purnama / SMJogja.com - Amelia Hapsari

SLEMAN, SMJogja.com – Pembahasan tentang rancangan peraturan daerah (raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkup Kabupaten Sleman sudah diusulkan sejak tahun 2014. Namun hingga saat ini, regulasi itu tidak kunjung terealisasi.


Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman Cahya Purnama mengungkapkan ada banyak kendala yang dihadapi dalam pembahasan raperda tersebut, khususnya fakta kebiasaan merokok di kalangan birokrasi. “Kita tidak menutup mata masih banyak perokok termasuk di lingkungan birokrasi dan legislatif sendiri. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan,” katanya, Kamis (2/6).


Pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk studi banding ke beberapa daerah yang memiliki Perda KTR, dan mengundang para tenaga ahli untuk mencermati materi raperda. Ke depan, Dinkes akan mendorong lagi pembahasan usulan tersebut kepada DPRD.


“Kami optimis Perda KTR bisa di-goalkan. Pimpinan daerah kita sendiri kita merokok, ini bagus untuk penguatan,” ujar Cahya.

Read More


Dia menjelaskan, implementasi KTR di Sleman selama ini diatur melalui Perbup Nomer 42 Tahun 2012. Namun di dalam perbup tidak disebutkan tentang sanksi, melainkan sebatas imbauan. Ancaman hukuman baru bisa diterapkan jika perda telah disahkan. Dinkes pun sudah menyiapkan personel PPNS untuk mengawal pelaksanaan aturan itu.


“Selama belum ada perda, kami akan terus melakukan pendekatan ke masyarakat. Keberadaan KTR di Sleman sebenarnya sudah bagus, utilisasi selalu ditingkatkan,” kata Cahya.


Selain perbup, kawasan tanpa rokok juga diatur melalui surat edaran. Contohnya edaran mengenai gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang di dalamnya juga menyebutkan tentang KTR.


Subkoordinator Promosi Kesehatan Dinkes Sleman Cahya Prihantama menerangkan, berdasar Perbup 42/2012 terdapat tujuh kawasan yang masuk kategori KTR meliputi pelayanan kesehatan, fasilitas belajar-mengajar, tempat bermain anak, angkutan umum, sarana ibadah, tempat kerja, dan tempat umum semisal mall dan area publik. Dari tujuh kawasan tersebut, hanya fasilitas umum dan tempat kerja yang diperbolehkan menyediakan area khusus merokok.


“Kita memang belum punya perda KTR, tapi sudah ada satgas yang secara periodik rutin melakukan pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, petugas akan langsung menegur,” jelasnya.

Related posts

Leave a Reply