Pengemplang Pajak Rp 97 Miliar Dilimpahkan ke Kejati DIY

YOGYAKARTA, SMJogja.com – Kasus perpajakan yang menjerat HP, seorang pengusaha bahan baku kuliner asal Bantul telah dilimpahkan ke kejaksaan. Penyerahan tersangka dan barang bukti oleh PPNS Kanwil Ditjen Pajak ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berlangsung pada Kamis (22/9).

Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam nominal rupiah maupun mata uang asing, 16 bidang tanah/bangunan, tas mewah, jam tangan, perhiasan, motor, dan sebuah mobil mewah. Total nilainya lebih dari Rp 88 miliar. “Hari ini kami menerima pelimpahan tahap dua perkara tindak pidana perpajakan atas nama tersangka HP, dan tersangka korporasi PT PJM. Targetnya berkas secepatnya dilimpahkan ke PN Bantul, tapi jika tersangka membayar denda maka kasus bisa dihentikan,” terang Kepala Kejati DIY Katarina Endang Sarwestri, Kamis (22/9).

Sesuai aturan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dijeratkan kepada tersangka, ancaman hukumannya  minimal 6 bulan penjara dan maksimal 6 tahun. Selain itu juga diancam hukuman denda sebanyak dua hingga empat kali lipat dari nilai kerugian. Berdasar perhitungan ahli Kanwil Pajak, angka kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 97,3 miliar.

Sejauh ini, tersangka HP hanya dikenai tahanan kota lantaran dianggap kooperatif dan memiliki itikad baik untuk membayar denda. Perusahaan supplier bahan baku kuliner, PT PJM yang dipimpin oleh tersangka juga masih diizinkan beroperasi mengingat nasib karyawannya serta kelangsungan UMKM yang menjadi mitra. 

Read More

Katarina menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya laporan hingga kemudian didapati bukti permulaan. Modus yang dilakukan tersangka adalah secara sengaja melaporkan omzet usaha sepanjang bulan Januari hingga September 2016 dengan nominal lebih kecil dari yang sebenarnya. Sehingga kewajiban perpajakan yang disampaikan melalui SPT juga menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya.

“Selanjutnya mulai Oktober 2016, kewajiban perpajakan milik dialihkan menjadi atas nama PT PJM dimana tersangka selaku direkturnya. Namun omzet yang dilaporkan tetap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan ini dilakukan sampai dengan Desember 2017,” ungkap Katarina.

Wakil Kepala Kejati DIY Witono menambahkan, sebelumnya sudah ada peringatan yang dilayangkan kepada tersangka agar segera melunasi kewajiban. Namun HP bersikeras tidak membayar hingga akhirnya persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. 

“Pemrosesan hukum ini bertujuan memberikan efek jera agar yang lain tidak melakukan hal yang sama. Kita akan terus kejar apabila ternyata ada aset tersangka yang disembunyikan,” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply