KULONPROGO, SMJogja.com – Pengembangan desa wisata memerlukan sinergi berbagai pihak. Sayangnya, kebijakan pengembangan desa wisata secara nasional belum terjadi sinergitas di level kementerian.
Hal itu terungkap dalam diskusi ISEI Cabang Jogjakarta bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY. Mereka menggelar diskusi ”Sinergi Pengembangan Desa Wisata DIY”. Diskusi berlangsung di destinasi Bukit Cubung, Desa Wisata Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo.
”Selain itu, ada persoalan yakni kebijakan pengembangan desa wisata secara nasional belum terjadi sinergitas di level kementerian,” ujar Ketua GIPI DIY, Bobby Ardiyanto SA yang juga salah satu juri lomba desa wisata.
Menurut pengusaha pariwisata tersebut, Kemenparenkraf RI berharap adaya kemitraan antara BUMDes dan desa wisata, namun di sisi lain Kemendes RI berpendapat desa wisata harus menjadi bagian unit usaha dari BUMDes.
Perbedaan dalam kebijakan tentu kurang menguntungkan bagi pengembangan desa wisata di daerah. Selanjutnya iaberharap adanya sinergi kebijakan di level kementerian untuk mendukung pengembangan desa wisata.
Lebih Efektif
Ketua Tim Ahli ISEI Cabang Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan problem kelembagaan antara Kemenparenkraf RI dan Kemendes RI harus segera diselesaikan sehingga pemerimtan daerah dapat mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa wisata dapat lebih baik.
”Kalau seluruh kebijakan dan regulasi terkait pengembangan desa wisata sudah sinkron maka pada implementasi kebijakan di daerah juga semakin lebih efektif,” tandasnya.
Asisten Deputi Direktur KPwBI DIY, Rifat Pasha menambahkan wisatawan berkunjung ke desa wisata berharap mendapat pengalaman yang berbeda dari berwisata non desa. Pengalaman dapat berupa kehidupan nyata di pedesaan mulai kehidupan sehari-hari, tradisi, budaya maupun kondisi alam.
Menurut Rifat, KPwBI DIY mempunyai program untuk mendukung pengembangan termasuk pendampingan desa wisata dari aspek kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. Pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di DIY untuk mendorong pengembangan desa wisata.
