Perlu Pansus Baru, DPD RI Keluarkan 9 Rekomendasi Kasus BLBI

Pimpinan DPD RI menyampaikan 9 rekomendasi terkait BLBI / ist

JOGJA, SMJogja.com – Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah RI. Mereka berusaha membongkarnya agar terang benderang dan pihak yang terlibat mempertanggungjawabkannya.

Itu mendorong DPD RI untuk mengeluarkan sembilan rekomendasi atas kasus BLBI pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Rekomendasi dirilis bertepatan dengan masa akhir tugas Panitia Khusus (Pansus) BLBI, DPD RI pada Jumat, 7 Oktober 2022 lalu.

Ketua DPD, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menegaskan salah satu poin rekomendasinya yakni ketidakwajaran dalam penjualan aset BCA dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Sebanyak sembilan rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/I/2022-2023 tentang, Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pansus BLBI.

”Poin pertama rekomendasi tersebut menyatakan Pansus BLBI DPD RI telah menemukan beban APBN pada tahun ini yang berupa pembayaran bunga obligasi rekap BLBI senilai Rp 47,78 triliun per September 2022,” ungkap Lanyalla dalam siaran persnya.

Read More

Karena itu dalam rekomendasi selanjutnya, Pansus BLBI DPD RI meminta Pemerintah cq Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan untuk menampilkan informasi mengenai kode surat berharga negara yang berkaitan dengan BLBI sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tidak Wajar

Rekomendasi kedua, Pansus menemukan adanya ketidakwajaran (irregularity) dalam proses penjualan aset BCA dari BPPN kepada pembeli baru. Rekomendasi ketiga, Pansus menemukan adanya ketidakwajaran saat BCA dikelola oleh tim kuasa direksi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Keempat, Pansus menyatakan hasil temuan audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh Pemerintah yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kelima, menyatakan atas kerja Tim Satgas BLBI yang dibentuk oleh Pemerintah yang akan berakhir pada akhir tahun 2023, untuk melakukan penagihan terhadap pihak perbankan atas penunggakkan kewajibannya.

”Perlu peningkatan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat menuntaskan pengembalian utang perbankan tersebut,” tegas Lanyalla.

Pansus Baru

Pada rekomendasi Keenam, Pansus BLBI minta Pimpinan DPD membentuk pansus baru dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD RI yang belum tuntas dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022.

Poin ketujuh, Pansus baru perlu berkoordinasi dengan peran aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI. Kedelapan, rekomendasi tersebut dibuat Pansus BLBI DPD berdasarkan hasil pembahasan dan penelaahan yang dilakukan melalui berbagai pertemuan dan rapat.

”Rekomendasi Pansus BLBI DPD RI terhadap Penuntasan Kasus BLBI disusun sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap akuntabilitas keuangan negara. Kami berharap
dengan rekomendasi ini, penuntasan kasus BLBI dapat terlaksana secara akuntabel dan profesional,” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply