Puncak KTT G20 di Bali, Sampah Jadi Persoalan Serius

Rapat penanganan sampah menjelang KTT G20 di Bali / dok Kemendagri

JOGJA, SMJogja.com – Sampah menjadi persoalan serius di Bali menjelang pelaksanaan Puncak KTT G20. Kapasitas tempat dan pengelolaan sampah sangat terbatas tetapi peningkatan limbah terus terjadi hingga mengakibatkan kelebihan kapasitas.

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Bali optimistis bisa melakukan percepatan penanganan sampah menjelang pelaksanaan puncak KTT. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Sugeng Hariyono mengatakan pihaknya sangat peduli terkait aspek lingkungan di Bali. Khususnya dalam hal penanganan sampah yang ada di kawasan Sarbagita Bali (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

Sugeng mengungkapkan hal itu pada pembahasan percepatan penanganan sampah kawasan Sarbagita Provinsi Bali dan hambatannya di masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

”Bali selain akan menjadi destinasi para pemimpin dunia dan undangan-undangan dari seluruh dunia juga menjadi showcase. Tempat yang akan menjadi benchmark banyak negara di dunia. Terutama terkait aspek lingkungan, karena salah satu isu besar G20 yakni lingkungan,” paparnya.

Read More

Kerja Sama

Ketua Tim yang juga Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan perlu kerja sama berbagai pihak. Penanganan sampah Bali harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Non-Governmental Organization (NGO).

”Ada celah untuk sama-sama menyelesaikan masalah sampah. Kemendagri mencoba mendampingi prosesnya,” ujar Made.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menambahkan G20 merupakan panggung internasional. Ia berharap tidak ada hambatan, khususnya soal sampah. Penanganan sampah harus terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan peran serta masyarakat.

”Kami mendorong Pemda melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menangani sampah. Selain itu, penanganan dari hulu ke hilir juga perlu kolaborasi antara Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah,” tandasnya.

Related posts

Leave a Reply