JOGJA, SMJogja.com – Penyelamatan keuangan negara, dalam hal ini APBN, sangat mendesak dalam kondisi ekonomi saat ini. Salah satu langkahnya, menghapus semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
”Hapus pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi yang sulit,” tanadas Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho dalam rilisnya.
Ia mengungkapkan dirinya selama 20 tahun terakhir turun ke jalan berteriak agarPemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap BLBI. Menurutnya anggaran tersebut tidak produktif dan membebani APBN. Sayangnya, desakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI tidak digubris meskipun hal itu membuat APBN tidak sehat.
”Ini peringatan bagi anggaran negara. Selamatkan uang rakyat. Kalau uang rakyat terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting maka APBN bakal jebol. Masa depan anak cucu bangsa terancam,” tegasnya.
Tidak Adil
Hardjuno mengatakan kebijakan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap sampai 2043 sangat tidak adil dan melukai rakyat. Apalagi, angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun. Dana sebesar itu dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Peningkatan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting ketimbang menghambur-hamburkan uang uuntuk hal yang tidak penting,” tandasnya lagi.
Dalam situasi yang sangat sulit seperti sekarang, ia menyarankan perlunya efisiensi anggaran. Penghapusan alokasi pembayaran bunga obligasi rekap merupakan salah satu cara efisiensi anggaran negara.
”Saya ingatkan, Pemerintah harus peduli dengan kondisi APBN. Ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu. Anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih Rp 50 triliun harus dipersoalkan, jangan menutup mata pada kondisi rakyat,” imbuh Hardjuno.
