Sidang Pra Peradilan Pelanggaran Hak Cipta Hadirkan Saksi Ahli

SLEMAN, SMJogja.com – Sidang lanjutan pra peradilan yang diajukan pemilik usaha Palms Karaoke, Sentanu Wahyudi kepada Polda DIY, Rabu (25/1) masuk tahap pemeriksaan saksi. Sehari sebelumnya, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan bukti dari pemohon dan termohon.

Dalam sidang yang diketuai hakim Adhi Satrija Nugroho, pihak pemohon menghadirkan 2 orang saksi terdiri dari 1 saksi ahli, dan 1 orang saksi fakta. Ditemui usai sidang, kuasa hukum Polda DIY Heru Nurcahya mengatakan, hakim nantinya yang akan menilai keterangan yang disampaikan oleh para saksi. 

“Nanti hakim akan melihat kesesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi,” katanya. 

Pada Kamis (26/1) besok, giliran pihaknya yang akan mengajukan saksi. Rencananya, ada dua saksi yang akan dihadirkan. 

Read More

Sebagaimana diberitakan, pengusaha Palms Karaoke mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Polda DIY atas pelaporan PT AS Industri Rekaman Indonesia (Asirindo) dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam persidangan ini, pihak pemohon mengajukan 25 surat untuk pembuktian. Adapun pihak termohon atau Polda DIY menyodorkan 115 bukti dokumen antara lain berupa surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan pemeriksaan saksi.

Kasus ini bermula dari laporan Asirindo terhadap Palms Karaoke atas dugaan tindak pidana penggunaan karya rekaman milik produser rekaman tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 19 November 2019. 

Dalam perjalanannya, pemeriksaan kasus ini dihentikan dan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun berdasar putusan pra peradilan tertanggal 15 November 2021, perkara itu dibuka kembali dan Polda DIY menetapkan pemilik Palms Karaoke Yogyakarta Sentanu Wahyudi sebagai tersangka. Merasa tidak terima, Sentanu lantas mengajukan pra peradilan. 

Kuasa hukum pemohon, Christina Wulandari mengungkapkan, pra peradilan ini diajukan karena kliennya berusaha mencari kejelasan atas status tersangka yang melekat. “Kami yakin ini bukan kasus pidana melainkan terkait dugaan adanya pelanggaran hak cipta. Apabila klien kami melakukan sebagaimana yang disangkakan, seharusnya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa jalur perdata, karena itu sudah diatur di dalam UU Hak Cipta,” urainya.

Berdasar keterangan ahli yang diajukan oleh pihaknya, yang berhak melakukan penagihan royalti bukan pencipta karya melainkan Lembaga Manajemen Kolektif.

Related posts

Leave a Reply