Sleman Peroleh Kuota Sekolah Penggerak Tahun Depan

Dok Kemendikbud.go.id

SLEMAN, SMJogja.com-Pemerintah telah menggulirkan program Merdeka Belajar sejak tahun 2020. Implementasinya diawali dengan perekrutan Organisasi Penggerak, dan Guru Penggerak.

Di Kabupaten Sleman, program Merdeka Belajar yang berkaitan Guru Penggerak juga sudah berjalan bahkan banyak guru yang berpartisipasi. Namun untuk Sekolah Penggerak, Sleman baru akan mendapat kuota dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud)  pada tahun 2023.

“Di Sleman belum ada Sekolah Penggerak karena baru dapat jatahnya tahun depan, berbarengan dengan Kulon Progo. Hal itu sudah diatur oleh kementerian,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Ery Widaryana saat dikonfirmasi, Jumat (1/4).

Saat ini, kepala sekolah sedang mengajukan pendaftaran untuk Sekolah Penggerak. Selanjutnya, pusat yang akan menyeleksi. Ery menambahkan, pelaksanaan Merdeka Belajar baru berjalan pada tahap awal.

Read More

Sementara ini, baru Guru Penggerak angkatan pertama yang lulus. Setelahnya, mereka akan mentransfer ilmu kepada pengajar di sekolah lain. “Manfaat dari program tersebut, kita memiliki guru yang bisa menjadi narasumber bagi guru lain kaitannya dengan pengembangan pendidikan ke depan. Terlebih, kita sudah punya banyak Organisasi Penggerak yang ditunjuk oleh kementerian untuk bermitra dengan sekolah,” ujarnya.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Pemkab sudah membuat MoU dengan Kemendikbudristek. Salah satu poinnya berisi komitmen bagi guru di Sekolah Penggerak nantinya kepala sekolah bersangkutan tidak akan dirotasi dalam jangka waktu empat tahun. Disamping itu, Pemkab juga menyiapkan pendanaan.

Menurut Ery, tantangan pelaksanaan program ini terutama berkaitan dengan inovasi dari guru, dan kepala sekolah. Para guru dituntut lenih berinovasi dan kreatif demi mewujudkan Merdeka Belajar. Tantangan lain adalah penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka yang menjadi bagian dari program Merdeka Belajar.

Untuk sementara, kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan hanya diwajibkan bagi Sekolah Penggerak sedangkan sekolah lain tidak diharuskan menerapkan. “Kurikulum Merdeka ini acuannya mungkin lebih luwes. Sekolah memang diberi kewenangan untuk mengembangkan tapi tetap ada rambu-rambunya sesuai yang sudah diatur dalam Permendikbud,” terang Ery.

Related posts

Leave a Reply