Sleman Siapkan Perda Penambahan Penyertaan Modal PDAM

Ketua Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Modal PDAM Tirta Sembada, Dara Ayu Suharto / dok

SLEMAN, SMJogja.com – Dalam rangka menunjang layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada, panitia khusus  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman akan menetapkan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam perusahaan plat merah tersebut. 

Sejak dimulai pembahasan pada awal Oktober lalu, rancangan perda itu sampai saat ini masih dimatangkan. Perkembangan tahapan hingga Kamis (22/11) kemarin telah memasuki agenda rapat paripurna laporan pansus. 

“Kami sudah melakukan pembahasan melalui rapat kerja internal maupun dengan instansi terkait, serta mengundang narasumber dari Kanwil Kemenkumham DIY. Kami juga melakukan dengar pendapat bersama para tokoh masyarakat, serta mengadakan konsultasi dan studi komparasi ke beberapa daerah,” kata Ketua Pansus II DPRD Sleman Dara Ayu Suharto, Kamis (23/11).

Dia menjelaskan, istilah penyertaan modal yang dimaksud dalam raperda ini adalah suatu bentuk investasi Pemda pada perusahaan umum daerah berupa uang atau barang. Penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkab mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang PDAM Tirta Sembada.

Read More

Sampai dengan tahun 2022, modal yang telah disetor mencapai Rp 179,13 miliar. Adapun nilai penambahan penyertaan modal sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp 82,88 miliar. Rinciannya, tahun anggaran 2023 sebesar Rp 21,88 miliar, tahun 2024 senilai Rp 9,16 miliar, tahun 2025 senilai Rp 8,34 miliar, tahun 2026 senilai Rp 11,05 miliar, tahun 2027 senilai Rp 12,07 miliar, dan tahun 2028 senilai Rp 20,34 miliar. 

Khusus tahun 2023, penyertaannya berupa modal uang sebesar Rp 7 miliar dan barang senilai Rp 14,88 miliar.

“Penyertaan modal berupa barang yang diperoleh atau dibangun sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, maka diperhitungkan setelah dilakukan penilaian barang secara profesional oleh Penilai Aset. Tapi jika diperoleh setelah perda ditetapkan, maka diserahkan sesuai nilai perolehan,” terangnya.

Untuk mekanisme pencairannya diawali dari pengajuan permohonan secara tertulis oleh Direktur PDAM kepada Bupati. Namun sebelum diajukan, permohonan itu harus terlebih dulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas PDAM.

“Penambahan penyertaan modal itu digunakan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan, dan pembiayaan program hibah air minum,” kata Dara.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menjelaskan tentang pengembangan layanan yang dimaksud dalam raperda tersebut. Diantaranya mencakup peningkatan sarana prasarana, kapasitas produksi, perluasan cakupan layanan, dan pengembangan air minum dalam kemasan.

Related posts

Leave a Reply