Tak Libatkan Masyarakat, Picu Konflik Pembangunan

Para narasumber menyampaikan gagasan dalam seminar pembangunan dan masyarakat / Agung PW

JOGJA, SMJogja.com – Kebijakan pembangunan selama ini masih top down, dari atas ke bawah. Tidak adanya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi pemicu konflik pembangunan termasuk dalam proyek Bendungan Bener, Purworejo.

”Kebijakan yang ada masih top down, masyarakat harus menerima. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam proyek pemerintah. Inilah yang memicu konflik,” tandas praktisi hukum Retna Susanti SH MH dalam seminar Institute for Democracy and Welfarism, di UC UGM.

Seminar dengan tema ”Membangun Kesejahteraan Masyarakat yang Menyejahterakan Lingkungan Hidup” dengan pembahasan permasalahan sosial di Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Nara sumber yang hadir peneliti UGM, Hakimul Ikhwan SSos MA PhD, Dr ret nat M Anggri Setiawan MSi dari Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Fakultas Geografi UGM.

Menurut Retna, selain tidak adanya partisipasi masyarakat, pemerintah juga kurang terbuka. Hal ini memicu terjadi konflik di Wadas, Purworejo. Warga tidak banyak mendapatkan informasi terkait proyek Bendungan Bener.

Read More

Sosialisasi dan Dialog

”Mengacu pada hukum kebijakan publik, harusnya pemerintah melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan warga yang menjadi korban. Informasi harus terbuka agar masyarakat paham. Ketika ada sumbatan informasi dan komunikasi pasti akan ada konflik,” papar Retna.

Dalam negara demokrasi, tegasnya, partisipasi masyarakat menjadi kewajiban. Pemerintah harus mengurangi kebijakan yang bersifat birokratis dan penyelesaian dengan pendekatan ekonomi. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan terbuka. Dialog dengan pendekatan sosial, budaya menjadi kunci dalam proses pembangunan.

Hamimul Ikhwan menambahkan problem di Wadas sebenarnya tidak hanya terkait Desa Wadas. Namun keterkaitan lebih lebih luas di kawasan sekitar. Ada proyek Bendungan Bener, kebutuhan air untuk irigasi hingga pembangunan secara umum di Jawa Tengah.

”Wadas tidak terisolasi karena penambangan andesit saja, tetapi pembangunan secara umum,” tandasnya.

Ia melihat program yang berkelanjutan dapat terjadi karena ada dukungan masyarakat. Badan dunia PBB juga menekankan agar pembangunan menghindari konflik dengan melakukan pendekatan perdamaian.

Di Indonesia harus ada pendekatan partisipatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan sosial. Ia menilai konflik Wadas terjadi karena miskomunikasi dan kurangnya transparansi.

Related posts

Leave a Reply