JOGJA, SMJogja.com – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih menjadi perbincangan meskipun muncul penolakan. Kali ini Partai Demokrat menegaskan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden mengkhianati konstitusi.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan hal itu usai melantik pengurus DPD Partai Demokrat DIY dan NTB. Pelantikan berlangsung secara daring. Erlia Risti mengetuai DIY sedangkan Indra Jaya Usman terpilih menjadi ketua NTB.
”Isu penundaan pemilu tak perlu saya ulangi lagi panjang lebar. Kita tolak dengan tegas segala upaya yang berusaha mengakal-akali, mengotak-atik konstitusi untuk kekuasaan. Ini mengkhianati amanat reformasi, menghancurkan demokrasi. Jangan sampai terjadi praktik membabi-buta menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari,” tandas Agus.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman menandaskan demokrasi merupakan jalan mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus tunduk pada konstitusi sehingga tidak bisa untuk melanggengkan kekuasaan. Ia mengkritik keras pihak-pihak yang menunggangi konstitusi untuk nafsu kekuasaan.
Ancaman Demokrasi
Menurut Indra, setiap ancaman terhadap demokrasi merupakan ancaman cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu, rakyat harus menolak dengan tegas basa-basi yang mengatasnamakan demokrasi untuk menunda pemilu 2024.
”Pemilu 2024 adalah panggilan moral, banyak tantangan. Jangan sampai kita terseret arus politik identitas, melawan perubahan dengan bersembunyi di balik tempurung kemudian memprovokasi, mengeksploitasi identitas tertentu,” tegasnya.
Perubahan baginya merupakan keniscayaan sehingga semua harus siap mengikutinya. Caranya, mengembangkan kemampuan beradaptasi, menumbuhkan dan menyebarkan pengharapan. Ia mengajak kader partai dan masyarakat merapatkan barisan melawan kaum yang kontra demokrasi.
Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Erlia Risti dari tempat pelantikan Hotel Saphir Yogyakarta juga menegaskan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Keduanya bertentangan dengan semangat reformasi dan melawan konstitusi.
