YOGYAKARTA, SMJogja.com – Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (PSHI UII) bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan forum debriefing Kepala Perwakilan RI Seri II Tahun 2022. Acara bertema Diplomasi Ekonomi pada Pasar Non-Tradisional ini diadakan melalui platform zoom meeting pada Selasa (22/3).
Hadir tiga dubes selaku pembicara yakni Rina P. Soemarno (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam/Duta Besar LBBP RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Nepal Periode 2017-2021), Prof Ikrar Nusa Bakti (Duta Besar LBBP RI untuk Republik Tunisia Periode 2017-2021), dan I Gusti Ngurah Ardhiyasa (Duta Besar LBBP RI untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa Periode 2017-2021). Dalam paparannya, Rina P Soemarno menyampaikan tentang diplomasi bisnis Indonesia di Bangladesh saat ia menjabat duta besar di negara tersebut.
Dia mengungkapkan, selama rentang waktu 2017-2021, banyak peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara. “Salah satu indikasinya adalah keberhasilan KBRI dalam menyelenggarakan business forum di Indonesian fair 2018 dengan mengundang 93 perusahaan Indonesia dari berbagai sektor bisnis. Potensi kerjasama saat itu mencapai 297 juta USD,” urainya.
Di tahun berikutnya, ada 75 pengusaha yang hadir dalam bisnis forum tersebut dan melakukan transaksi secara langsung. Agenda itu terus ditindaklanjuti hingga saat ini. Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN Indonesia juga masuk ke Bangladesh. Salah satunya adalah Pertamina. Ke depan diharapkan Medan bisa menjadi salah satu pusat kerjasama Indonesia – Bangladesh mengingat letak geografisnya yang cukup dekat dari negara tersebut.
Namun begitu terdapat berbagai tantangan terutama dalam hal persaingan dengan negara lain, sistem perbankan yang masih cukup sulit, kurangnya transparansi, dan sulitnya kepastian hukum khususnya penghormatan terhadap hak cipta. “Jalur kedatangan langsung Indonesia-Bangladesh yang seharusnya dirintis sejak tahun 2020 juga menjadi penghalang dalam proses ekspor dan import,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof. Ikrar Nusa Bakti menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam diplomasi bisnis dengan Tunisia utamanya menyangkut finalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) yang diluncurkan pada 2017. Selain itu, dia menyayangkan adanya ulah penipuan oleh oknum pebisnis Indonesia.
Pembicara lain, I Gusti Ngurah Ardhiyasa mengatakan, tantangan yang dihadapi terutama menyangkut regulasi tarif dan non tarif, dan inkonsistensi kebijakan. “Inkonsistensi ini khususnya terkait aktivitas ekspor dalam pergantian kebijakan ekspor pupuk yang cukup intens terjadi hingga ketersediaan agen yang kredibel dalam proses ekspor impor kedua negara,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Dr. Teuku Fauzasyah berharap forum ini bisa menjadi media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum terkait penyelenggaran kerjasama bilateral dan multilateral yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. Dengan hadirnya para akademisi yang menjadi pembahas dalam forum ini, dia berharap akan memperkaya kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BSKLN Kemenlu di masa mendatang.
Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid juga menyampaikan apresiasi kepada BSKLN yang telah memberikan kepercayaan kepada HI UII dalam menyelenggarakan acara ini.
“Saya percaya forum ini akan sangat bermanfaat bagi khalayak banyak yang peduli akan pentingnya membangun kerjasama internasional melalui diplomasi,” ujarnya.
