Tolak Politik Identitas, Puluhan Rektor Serukan Demokrasi Bermartabat

Pimpinan kampus DIY menyerukan pentingnya demokrasi bermartabat / ist

JOGJA, SMJogja.com – Sebanyak 32 rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY menyerukan agar pemilu 2024 menjunjung tinggi demokrasi bermartabat. Bentuknya, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Rektor yang hadir antara lain dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Rektor Universitas Pembangunan (UPN) Veteran, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Widya Mataram (UWM), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Rektor UGM, Prof Ova Emilia mengungkapkan hal itu ketika membacakan seruan para rektor usai mereka melakukan pertemuan di Gedung Pusat Bulaksumur. Ia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang memerlukan penyelesaian.

”Demokrasi yang bermartabat, salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa,” tandas Ova didampingi sejumlah rektor.

Read More

Ia menjelaskan pada 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan
pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia. Jika berlangsung dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa.

Media Pendidikan

Ova dan para rektor dalam kesempatan tersebut mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa. Mereka minta pemilu mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi,
serta menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.

”Kami menyerukan supaya seluruh komponen bangsa menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik,” tandasnya.

Para rektor mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu. Mereka mengajak seluruh komponen bangsa menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya mereka mendesak para elite politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara
pemilu memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi. Mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian, Begitu pula berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat.

Partisipasi Aktif

”Kami menyerukan agar partai politik menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan,” paparnya.

Para rektor juga mengajak semua komponen bangsa tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi. Mereka mengajak seluruh sivitas akademika, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr Arie Sujito menambahkan komitmen para pimpinan kampus berangkat dari kerisauan akibat keterbelahan yang terjadi.

”Hal itu terjadi akibat ketegangan politik pada pengalaman pemilu sebelumnya. Kalangan kampus tak ingin terjadi lagi sehingga perlu pencegahan sejak dini. Perguruan tinggi punya tanggung jawab secara moral untuk mendorong kualitas pemilu ke arah yang lebih baik,” tandas Arie yang ketika mahasiswa sering mengkritisi berbagai persoalan kebangsaan.

Related posts

Leave a Reply