SLEMAN, SMJogja.com-Sejumlah warga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman pada Rabu (9/3). Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran proyek pembangunan gedung Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman.
“Kami hanya ingin menanyakan perkembangan kasus pembangunan gedung Kalurahan Purwomartani. Kenapa tidak ada kelanjutan proses hukumnya,” kata seorang warga berinisial S kepada awak media usai bertemu pihak Kejari Sleman.
Dia mengungkapkan, kasus tersebut sempat ditindaklanjuti oleh Polres Sleman tapi kemudian tidak ada informasi lebih lanjut. Sementara dari hasil klarifikasi pihaknya, Kejari Sleman menyatakan belum ada laporan yang masuk terkait kasus itu. Sehingga kemungkinan masih ditangani Polres Sleman.
Menurutnya, selama proses pembangunan gedung kalurahan, tidak terlihat adanya papan pengumuman terkait pelaksanaan proyek yang terpampang di sekitar lokasi. Selain itu, pengerjaan proyek tersebut ditengarai tidak melibatkan warga setempat.
“Tidak ada lelang. Kami juga tidak tahu siapa yang mengerjakan, dan berapa anggaran persisnya,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Purwomartani Semiono membantah jika proses pembangunan kantor kalurahan senilai Rp 2,6 miliar itu tidak transparan atau menyalahi prosedur. “Semua sudah ada prosedurnya termasuk izin dari Gubernur, dan Bupati. Kami juga didampingi Dinas PU serta ada audit dari Inspektorat Daerah,” katanya.
Dia menjelaskan, pelaksanaan proyek itu tidak memakai sistem lelang melainkan secara swakelola. Alasannya karena anggaran yang digunakan bersifat tahun berjalan. Hal itu mengacu peraturan bupati bahwa selama perizinnya lengkap, pengerjaan proyek di atas tanah desa bisa dengan mekanisme swakelola.
Terkait tudingan tidak dilibatkannya warga, Semiono mengatakan prinsip swakelola adalah melibatkan pekerja profesional. Sebagian pekerja juga merupakan warga Purwomartani. “Siapapun boleh terlibat sepanjang memenuhi kualifikasi,” tandasnya.
