Warga Miskin Butuh Kalori Lebih Banyak

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana / ist

JOGJA, SMJogja.com – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan persentase penduduk miskin DIY awal tahun ini sebesar 11,49 persen atau secara absolut, terdapat sebanyak 463,63 ribu orang. Angka ini naik dibandingkan kondisi Maret 2022 yang menyebutkan persentase penduduk miskin pada saat itu 11,34 persen dan jumlah penduduk miskin sebanyak 454,76 ribu orang.

”Kondisi ini membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 9,57 persen,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana

Ia memaparkan Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 551.342/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 398.363 (72,25 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 152.979 (27,75 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,20 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 2.315.636/rumah tangga/bulan. Dari BPS tersebut sangat jelas bahwa garis kemiskinan makanan mendominasi sebesar 72,25 persen sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan warga miskin.

Read More

Menurut Huda, pemenuhan kalori makanan perlu diutamakan pada warga miskin yang ekstrim atau sangat miskin. Selain itu perlu fokus pada daerah daerah termiskin terutama di Kulonprogo dan Gunungkidul.

Berbagai Bantuan

Ia mengakui saat ini memang sudah ada berbagai bantuan yang diberikan kepada warga miskin terkait kalori makanan. Ada Bantuan Pangan Non Tunai yang mencakup 380.000 KK lebih dari sekitar 960.000 KK di DIY. Artinya, bantuan kalori makanan tersebut sudah mencakup sekitar 40 persen KK di DIY. Jumlah KK miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hanya sekitar 160.000 KK. Jadi bantuan per makanan yang diberikan sudah dua kali lipat dari DTKS.

”Pertanyaannya mengapa sudah dua kali lipat data DTKS dibantu kalori makanan tetapi masih ada 11.49 persen penduduk miskin. Ternyata bantuan tersebut besarannya haya sekitar Rp 200.000 per KK per bulan, sehingga belum bisa mengangkat warga miskin yang ekstrim ke atas garis kemiskinan,” ujar Huda yang juga anggota Fraksi PKS.

Sesuai data BPS garis kemiskinan DIY per KK adalah Rp 2,3 juta sedangkan bantuan makanan baru Rp 200.000 per KK bahan mentah, sehingga belum mampu mengangkat 11,49 persen warga miskin ekstrim keatas garis kemiskinan.

Ia minta Pemerintah lebih fokus menambahkan bantuan kalori makanan pada warga miskin ekstrim, tidak melalui uang tunai tetapi dengan sembako. Penyediaan sembako bekerja sama dengan warung-warung lokal di wilayah setempat. Besaran bantuan harus mencukupi agar bisa mengangkat warga miskin ke atas garis kemiskinan.

”Kelompok-kelompok disabilitas berat, orang tua terlantar dan warga yang sudah tidak bisa usaha mandiri mesti mendapat prioritas,” tegasnya.

Related posts

Leave a Reply